![\"\"](\"https:\/\/samawa-university.ac.id\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/WhatsApp-Image-2022-09-09-at-09.09.37-300x169.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Sumbawa Besar-UNSANEWS, Indonesia merupakan negara hukum yang bersandar dan berkeyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus bertujuan menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Perwujudan negara hukum harus didukung dengan kesadaran hukum masyarakat yang sepadan. Namun, saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum sadar atas hukum, terkhususnya tentang legalitas tanah. Karena berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anggota Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia bagian Sumbawa dan Sumbawa Barat, masih banyaknya kasus terkait masyarakat yang belum mendaftarkan tanah untuk pengurusan sertifikat. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa KKL Universitas Samawa Angkatan XXIV yang melaksanakan KKL di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano telah mengadakan sosialisasi dengan tema \u201cMembangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Legalitas Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Atas Tanah\u201d. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/samawa-university.ac.id\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/WhatsApp-Image-2022-09-09-at-09.09.38-300x169.jpeg\")
<\/p>\n
Dalam kegiatan sosialisasi juga telah dipaparkan mengenai kesadaran hukum masyarakat yang mana berfokus pada legalitas tanah. Legalitas tanah itu sendiri yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa atas tanah serta untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah tersebut. Sistem dan dasar hukum pemanfaatan lahan telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah, air, dan udara serta meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) juga menjelaskan tentang jenis-jenis hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Jika melihat ketentuan Pasal 16 tersebut, maka jenis-jenis hak atas tanah dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka\u00a0 tanah, dan hak memungut hasil hutan), hak atas tanah yang bersifat sementara (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian), dan hak atas tanah yang statusnya mengikuti Undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah bisa berubah disebabkan perubahan Undang-undang yang akan lahir kemudian. Oleh karena banyaknya permasalahan terkait sengketa atas tanah di lingkungan masyarakat, maka sangat penting bagi masyarakat melakukan pengurusan sertifikat sebagai bukti kuat untuk menjamin hak kepemilikan masyarakat yang sah atas tanah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sumbawa Besar-UNSANEWS, Indonesia merupakan negara hukum yang bersandar dan berkeyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap … <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":21427,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[114],"tags":[],"class_list":["post-21425","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2022-2"],"yoast_head":"\n