Fakultas Teknik UNSA dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKI) Provinsi NTB Melakukan Kegiatan Tanda Tangan MoU untuk Meningkatkan SDM khususnya Mahasiswa dalam Bidang Konsultan
Sumbawa Besar, UNSANEWS- Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB sukses menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pada 17 September 2022 di Hotel Golden Palace Mataram. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Musyawarah Provinsi Inkindo NTB yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2022.
Rapat Kerja Provinsi DPP INKINDO NTB dibuka oleh Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, Jamaludin Malady, S.Sos., MT., yang diikuti oleh seluruh anggota perusahaan konsultan yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Rakerprov ini mengambil tema “Kompetensi, Pelayanan, Perlindungan dan Sinergi”, sejumlah program strategis disepakati untuk dilaksanakan selama empat tahun ke depan, sampai tahun 2026 mendatang.
Ketua DPP INKINDO NTB, H. L. Karman Lutfi, ST menyampaikan kesepakatan Rakerprov yang terkait dengan tema yang diangkat. Pertama soal Kompetensi, saat ini persaingan dunia usaha jasa konstruksi, khususnya dunia konsultan cukup ketat. Karena banyaknya regulasi-regulasi yang turun oleh pemerintah yang membutuhkan kesiapan dari pengusaha daerah untuk mempersiapkan diri bersaing. Baik dari sisi kesiapan persyaratan, maupun tenaga.
“Kompetensi konsultan lokal harus betul-betul dipersiapkan menghadapi persaingan global di jasa konstruksi, apalagi dengan terbitnya Perlem No. 12 LKPP yang mempersyaratakan jasa konsultan untuk penilaian adminsitrasi mengandalkan penilaian terhadap nilai pengalaman tertinggi. Kita di daerah ini pengalaman tertinggi kita kalah sama teman-teman jasa konsultan dari luar daerah, kita harus akui itu,” ujarnya.
Sedangkan regulasi yang berlaku saat ini dalam perizinan berusaha menggunakan OSS (Online Single Submission) yang syaratnya cukup ketat, sehingga konsultan di daerah perlu kesiapan untuk beradaptasi dengan aturan-aturan baru ini. Untuk peningkatan SDM akan banyak dilakukan seminar – seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya.
Karman menjelaskan kaitan dengan pelayanan, terbagi menjadi dua. Internal dan eksternal. Inkindo NTB tentunya akan memberikan pelayanan yang prima kepada anggotanya. Demikian juga eksternal tentunya Inkindo NTB harus memberi manfaat kepada masyarakat. “Kami akan coba meningkatkan SDM yang ada di NTB, khususnya jasa konstruksi. Dalam Rakerprov ini akan ditanda tangani kerjasama dengan Fakultas Teknik universitas negeri dan swasta yang ada di NTB. seperti dengan Unram, Undikma, UGR, Muhammadiyah, Unizar, UTS, dan UNSA dari pulau Sumbawa,” jelasnya.
Kerjasama Inkindo NTB dengan perguruan tinggi ini untuk memudahkan mahasiswa dalam masa belajar, mereka dibekali pengetahuan dunia konsultan. Sehingga tidak hanya lulusan berharap menjadi pegawai negeri. Tetapi akan tumbuh jiwa wirausaha (wiraswasta). Selanjutnya soal Perlindungan, Karman menjelaskan, INKINDO sebagai induk perusahaan jasa konsultan, anggota yang terkait dengan masalah hukum harus diberikan perlindungan maksimal kepada anggota. INKINDO NTB akan bekerjasama dengan lembaga advokasi yang sebetulnya sudah berjalan.
Kemudian soal Sinergi, dijelaskan harus dibangun sinergi yang baik dengan stakeholders, baik pemerintah dengan swasta. Inkindo NTB berkomitmen untuk mendukung kegiatan pemerintah Provinsi NTB yang menjadi tuan rumah PON 2028. “Dari segi perencanaan maupun pengawasan untuk penyiapan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk kesiapan PON 2028,” ujarnya.
Inkindo juga akan melaksanakan kegiatan sosial, baik yang terkait dengan kebencanaan, maupun pembangunan sarana prasarana ibadah. Inkindo NTB akan membantu menyiapkan masyarakat dari perencaanhingga pengawasan terhadap infrastruktur yang dibangun.
Kepada pemerintah daerah, Inkindo NTB juga berpesan dan berharap Gubernur NTB melindungi pengusaha daerah khususnya kelas kecil untuk bisa mengerjakan pekerjaan tesrebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (PERGUB) atau Surat Edaran. Contohnya, banyak pekerjaan swasta yang dilaksanakan di NTB, seperti di KEK Mandalika. Namun konsultan yang dilibatkan kebanyakan dari luar NTB. padahal, konsultan lokal sendiri mampu menangani.
Pada praktiknya selama ini, konsultan lokal hanya dijadikan tenaga pendukung. “Alangkah baiknya ada aturan, kami bisa berperan aktif di Mandalika. Kami di depan. Dan kami tidak minta muluk-muluk, Rp1 miliar ke bawah, kami pengusaha lokal yang kerjakan,” demikian Karman. Program-program kerja yang akan dilaksanakan selama empat tahun kedepan ini, diharapkan akan membantu dalam pembangunan daerah khususnya.
